SUMUTAKTUAL.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan tidak akan menempatkan pejabat eselon II dan III yang dianggap rawan bermasalah dengan hukum ataupun tidak se-visi misi dengan ia dan wakilnya, Zakiyuddin Harahap guna mewujudkan slogan 'Medan Untuk Semua'.
"Ya, pasti. Jangan sampai (pejabat yang akan ditempatkan) ada problematika. Seperti apa nanti ke depannya kita akan reviu," ujarnya menjawab wartawan usai memimpin apel pagi di Halaman Balai Kota, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Senin (3/3/2025).
Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, terdapat sejumlah pejabat eselon II dan III di internal Pemko Medan yang dianggap problematik, baik dari aspek kinerja dan rawan dengan persoalan hukum seperti Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Alexander Sinulingga, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Arrahman Pane, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Andrew F Ayu.
Beberapa pejabat lain juga masih ada dalam rapor kurang baik di mana mendapat catatan khusus dari aparat penegak hukum (APH), di tingkat Kejaksaan Negeri Medan maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Polrestabes Medan bahkan Polda Sumatera Utara.
Merespon hal ini, Rico Waas menegaskan sedang mengkaji semuanya sehingga saat penempatan jabatan nantinya tidak salah langkah. Namun saat ini posisi jabatan yang kosong sudah dilakukan pengisian dengan menempatkan pelaksana tugas.
"Inilah perlunya kita mereviu. Namun jika memang kapasitas dan kapabilitasnya ada di sana, mana mungkin kita reshuffle (rotasi). Kalau nantinya tidak bisa sejalan dengan visi misi, tentu harus dilakukan (perombakan)," katanya.
Saat ini terdapat enam jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II di jajaran Pemko Medan yang lowong yakni kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Inspektorat. Tiga di antara pejabat tersebut sudah berpindah tugas ke Pemprov Sumut, dibawa Gubernur Bobby Nasution.
"Seperti apa nanti ke depannya kita akan reviu. Tidak hanya di posisi ini aja, melainkan di posisi lain juga," kata Rico.
Lantas kapan rencana untuk melakukan rotasi jabatan atau membuka asesmen terhadap eselon II?
"Sekarang baru awal saya pimpin apel dan juga awal Ramadan, untuk saat ini berjalan dulu sebagaimana mestinya. Saya belum kenalan juga secara pribadi dengan yang Plt-Plt itu. Pada prinsipnya pejabat yang kosong harus diisi," pungkasnya. (pa)